- REI Optimistis Trend Penjualan Rumah Tahun Depan Membaik
- Di Paket Kebijakan Ekonomi, Jokowi Percepat Bangun Rumah Murah
- Program Sejuta Rumah Bukan Ajang Bagi-Bagi Rumah
- Konflik Pertanahan Lama Akan Dimoratorium
- Harapan REI, Bank Indonesia Turunkan BI Rate
- Optimistis Permintaan Hunian Masih Bertumbuh
- REI: Penguatan Dolar AS Pengaruhi Harga Rumah
- Dukung Sejuta Rumah, REI Sudah Bangun 50.000 Unit
- Selama Ramadhan, REI Bagi-bagi Rumah Gratis
- Ferry: Rumah Murah Jangan Menambah Beban Masyarakat
- Program Sejuta Rumah, REI: Pemerintah Perlu Tentukan Lokasi Hunian Berimbang
- PPH Pengembang Rumah Murah 1 Persen
- Pelonggaran LTV Tidak Pengaruhi Target Penjualan Emiten Properti
- Kepemilikkan Properti Oleh Asing, Developer Pun Bergembira
- Pemerintah Siap Legalkan Kepemilikan Apartemen Bagi Asing
- KAA & WEF Diharapkan Jadi Vitamin bagi Pasar Properti RI
- DPD REI DIY Sarankan Pemerintah Kaji Pajak Pemandangan Apartemen
- Harga Bervariasi, Pajak Ketinggian dan Pemandangan Apartemen Harus Dikaji Ulang
- Catat, Sejuta Rumah Rakyat Mulai Dibangun Akhir April!
- BKPM Pangkas Perizinan di 3 Sektor Sekaligus
- REI Berharap Penjualan Rumah Menengah Mulai Meningkat
- Pemerintah Turunkan KPR Rumah Murah Jadi 5%
- REI harap perbankan salurkan KPR sektor informal
- Pasar Properti Mewah di Singapura Diproyeksi Kolaps
- REI Optimis BI Rate Sesuaikan Bunga KPR
- Pasar Properti Baru Bergairah Jika BI Rate 6,5%
- REI Minta Kaji Ulang Revisi Pajak Properti
- Bangun Satu Juta Rumah, REI Beri 14 Syarat ke Pemerintah
- REI Harapkan Dukungan Kredit Pemilikan Lahan
- REI Apresiasi Tambahan Dana ke Sektor Perumahan
- REI Usul DP Rumah Rp 1 Juta
- REI Minta Peninjauan Harga Rumah MBR
- Bisnis Properti Tumbuh 30%
- Beberapa Kebijakan Perlu Ditinjau Ulang
- Penggabungan Kementerian Tak Jadi Soal
- REI SULUT EXPO 2014: Ditawarkan, Rumah Rp110 Juta Hingga Rp15 Miliar
- RUMAH BERSUBSIDI: Harga Naik Lebih dari 40%
- Penghasilan Maksimal Rp 7 Juta/Bulan Kini Boleh Cicil Rumah Subsidi
Pengembang Bukan Spekulan Tanah
- Home
- Berita
Konflik Pertanahan Lama Akan Dimoratorium |
JAKARTA - Tanah sering kali menjadi sumber konflik dan persengketaan beberapa pihak dan kerap kali prosesnya sangat berbelit dan memakan waktu yang sangat panjang. Untuk itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, menginginkan adanya moratorium konflik untuk masalah pertanahan yang sudah sangat lama dan tidak bisa diselesaikan. “Saya sudah merekomendasikan untuk mengkaji, bila sengketa dan konflik tanah yang terlalu lama sehingga membebani pekerjaan kita di kementerian untuk dibuatkan moratorium. Misalnya kasus-kasus pertanahan yang sudah berusia lebih dari 20 tahun, rasanya kita sendiri sudah sangat sulit untuk mencari data maupun pembuktiannya,” ujarnya saat rapat kerja teknis mengenai penanganan masalah agraria dan pemanfaatan ruang dan tanah di Jakarta, Jumat (28/8). Karena itu, Ferry juga menginginkan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan harus dilihat juga kemanfataan dan kegunaan tanah. Dengan begitu kita jangan terlalu berpatokan dalam kepemilikan tanah hanya melihat dari sisi hukumnya tapi juga harus dilihat apakah tanah tersebut digunakan dan dimanfaatkan secara benar. Untuk itu Ferry akan membentuk tim penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat tim penyelesaian sengketa dan konflik tanah. Tim ini akan diisi dengan orang-orang yang ahli dibidang hukum pertanahan yang akan bekerja dengan sistem kontrak. “Saya punya obsesi Kementerian ATR/BPN ini dapat mencegah konflik agraria di masyarakat. Saya juga meminta agar setiap pimpinan di Kementerian ATR/BPN memiliki keberanian dalam mengambil keputusan terkait permasalahan pertanahan,” tandasnya.
|